ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKANDI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2002

ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN
JARING PENGAMAN SOSIAL
BIDANG PENDIDIKANDI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2002**
Oleh
Irawan Suntoro*
ABSTRACT
Bandar Lampung is one of the disctricts in Lampung Province that is supported with Jaringan Pengaman Sosial (JPS). This research uses descriptive method. The data were collected through documentation 'and interviews. The data were analyzed in percentage and presented in the form of single tables. The result of research shows that (1) Since the introduction of JPS Program in 1998/1999 there have been increrasing numbers of students that have received the supporting money of the JPS Program, specially in 1999/2000 and 2000/2001, that is, 26.27% of the total number of students in the level of Elementary School (SD/MI), 27.27% in the level of Junior High School (SLTP/MTS), 25.70% in the level of Senior High School (SLTA/MA); however, in 2001/2002 those receiving the supporting money were decreasing (SD/MI = 3.60%, SLTP/MTS = 11.36%, and SLTA/MA = 9.52%); (2) The supporting fund for operational purposes of the schools from 1998/1999 to 2001/2002 for the level of SLTP/MTS and SLTA/MA increased (SLTP/MTS) = 65%, the level of SLTA/MA = 29.82%; while the fund for the level of SD/MI decreased (1.47%); (3) The student scholarship from JPS Program has been distributed to the right students; (4) the fund from JPS Program has been spent for the right purposes.
Key Words: school social welfare, school management
**Dipublikasikan melalui Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2004, ISSN 1693-2463
*Dosen fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah yang akhir-akhir ini muncul sebagai problema yang banyak dibicarakan semua pihak. Masalah ini bukanlah suatu hal yang baru karena selalu mewarnai setiap tahapan pembangunan lima tahun yang telah dilaksanakan sebelum-nya, Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang tidak dikehendaki setiap individu. Menurut Kabul Santoso dalam Abdullah Hamid (1993: 1), "Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat berada pada standar hidup yang rendah. Standar hidup ini dalam arti kebutuhan yang senantiasa dibutuhkan oleh semua orang seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan".

Berdasarkan data pada tahun 1990 dalam Gunawan Sumodiharjo (1999:14), jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 27 juta atau sekitar 15 % menurun menjadi 22 juta atau 11 % pada tahun 1996. Namun, pada pertengahan tahun 1997 badai krisis moneter yang melanda Indonesia berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik. Akumulasi krisis itupun telah mengguncang dasar perekonomian nasional.
Krisis ekonomi ini merupakan akibat dari masalah fundamental dan keadaan khusus. Masalah fundamental bangsa Indonesia adalah tantangan internal, yaitu kesenjangan yang ditandai dengan adanya pengangguran dan kemiskinan, sedangkan tantangan eksternal adalah upaya peningkatan daya saing menghadapi era perdagangan bebas.
Keadaan khusus adalah bencana alam kekeringan yang datang bersamaan dengan krisis moneter. Krisis ekonomi ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing, terutama, dolar Amerika Serikat.
Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi, terutama, perbankan dan industri ber¬skala besar yang tergantung pada impor mengalami kemunduran dalarn kegiatan pro¬duksi dan distribusi. Dampak dari krisis adalah meningkatnya angka pengangguran baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan hasil statistik pada Biro Pusat Statistik (BPS) dalan Gunawan Sumodiningrat (1999: 15), jumlah pengangguran men¬capai sekitar 13,8 juta. Sementara itu, Depnaker memperkirakan jumlah pengangguran sampai pada akhir tahun 1998 adalah 13,4 juta.
Di pihak lain, krisis juga mengakibatkan kesulitan keuangan pemerintah maupun sektor swasta. Menurut perkiraan sekarang dalam Gunawan Sumodiningrat (1999: 16), angka pengangguran mencapai sekitar 18,20 juta, daya beli masyarakat untuk memenuhi ke¬butuhan pangan, sandang, pagan, pendidikan, dan kesehatan merosot. Dampak se¬lanjutnya adalah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat tajam mencapai sekitar 80 juta lebih atau sekitar 40 % dari jumlah penduduk, bahkan ada yang memper-kirakan yang mencapai 113 juta sehingga yang menjadi tantangan adalah bagaimana merumuskan langkah nyata untuk segera terlepas dari kondisi krisis dan kembali pada arah pembangunan yang normal.
Penyebab kemiskinan merupakan suatu pola yang saling berhubungan dan merupakan sebab-akibat. Orang miskin adalah mereka yang kekurangan karena kurangnya penge¬tahuan dan ketrampilan akibat rendahnya pendidikan sehingga menimbulkan lemahnya sumberdaya manusia, lemahnya produktivitas, dan akhirnya menimbulkan persepsi dan sikap yang apatis terhadap kemajuan.
Kemiskinan dapat pula dilihat sebagai masalah struktural sehingga dalam hal ini timbul masalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini menimpa kelompok masyarakat tertentu yang diakibatkan oleh terbatasnya kesempatan sumber-sumber pendapatan yang tersedia, yang ditandai oleh kurangnya fasilitas sosial, kesehatan, dan perumahan yang baik. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan akibat krisis ekonomi, pemerintah program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini meliputi 3 (tiga) bi¬dang, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Sebagai salah satu upaya mengatasi dampak krisis ekonomi moneter terhadap dunia pendidikan, khususnya, penuntasan program Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun, pemerintah mengembangkan Program Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) bagi lembaga dan siswa Sekolah Dasar (SD), Madrasah lbtidaiyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan (SMU), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta.
Program beasiswa pada prinsipnya dimaksudkan agar siswa SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA (negeri dan swasta), yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat membiayai keperluan sekolahnya (BP3/iuran bulanan dan keperluan lain) sehingga (a) mereka tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, (2) agar anak-anak kurang mampu mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya; dan (3) semua anak, khususnya perempuan, terdorong untuk menyelesaikan pendidikan seku rang-kurang nya sampai dengan tingkat lanjutan tingkat pertama.
Program dana bantuan operasional dimaksudkan sebagai bantuan kepada sekolah agar dapat mempertahankan pelayanan pandidikan kepada masyarakat sehubungan dengan naiknya harga-harga kebutuhan sekolah. Bandar Lampung adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Lampung yang mem-peroleh kuota atau jatah program JPS bidang pendidikan yang disesuaikan dengan jumlah murid atau sekolah serta indeks kemiskinan. Agar program ini tepat sasaran maka pengelolaannya harus: (1) dapat diketahui oleh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; (2) dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan secara administratif. Berkenaan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengelolaan program JPS bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketepatan pengelolaan program JPS bidang pendidikan secara teknis dan administrasi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk (1) mengembangkan konsep atau teori public policy yang merupakan bagian dari manajemen pendidikan, dan (2) memberikan masukan dalam pengelolaan program JPS bidang pendidikan atau program bantuan sejenisnya di masa mendatang kepada pemerintah daerah, khususnya, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.


METODE
Sesuai dengan objek yang diteliti yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung, metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif. Penelitian ini tergolong penelitian expost facto karena variabel pengelolaan program JPS bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung telah ada dan telah terjadi dan bukan akibat suatu manipulasi exsperimental.
Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pengelola program JPS bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung: (1) Komite Kota Bandar Lampung yang di ketuai oleh Walikota Bandar Lampung. (2) Komite Kecamatan se-Kota Bandar Lampung yang diketuai oleh Kacabdin Pendidikan Kecamatan. (3) Komite Sekolah penerima program JPS seKota Bandar Lampung yang diketuai oleh masing-masing kepala sekolah.
Untuk kepentingan penelitian ini, sampel atau responder adalah orang yang dianggap menguasai dan memiliki data tentang pengelolaan program JPS bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung. Penelitian mengfokuskan pada pengelolaan program JPS bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung dengan variabel penelitian meliputi (1) administrasi pengelolaan program JPS bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung-, dan (2) teknik pengelolaan program JPS bidang pendidikan di Kota Bandar Lampung.
Dalam rangka pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut: (1) Dokumentasi, hal ini untuk memperoleh data seperti jumlah dana, jumlah sekolah, jumlah siswa penerima, sistem personalia pengelola. (2) Wawancara, hal ini dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang pengeluaran dana sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan analisis data persentase yang hasilnya disajikan dalam tabel tunggal langkah awal dilakukan dengan pembuatan distribusi frekuensi dan pengkategorian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 1. Daftar Program Beasiswa dan DBO Kota Bandar Lampunq tahun 1998/1999

No Jenjang Sekolah Beasiswa DBO Juang Uang Total
Siswa Jumlah Uang Sekolah Jumlah Uang
1 SD/M1 2778
Rp 333.360.000 204 Rp 408.000.000 Rp 741.360.000
2 SLTP/ MTs 3811 Rp 914.640.000 28 Rp 112.000.000 Rp 1.026.640.000
3 SLA/ MA 2142 Rp 642.600.000 40 Rp 400.000.000 Rp.1.042.600.000
Jumlah 8731 Rp 1.890.600.000 272 Rp 920.000.000 Rp.2.810.600.000

Sumber: Bagian pendataan program beasiswa dan dana bantuan operasional JPS pendidikan Kota Bandar Lampung.
Tabel 2. Program Beasiswa dan DBO Kota Bandar Lampung tahun 1999/2000

No Jenjang
Sekolah Beasiswa DBO Juang Uang Total
Siswa Jumlah Uang Sekolah Jumlah Uang
1 SD/M1 3768 Rp 452.160.000 201 Rp 402.000.000 Rp 854.160.000
2 SLTP/ MTs 5240 Rpl.257.600.000 80 Rp 320.000.000 Rp 1.577.600.000
3 SLA/ MA 2883 Rp 864.900.000 53 Rp 530.000.000 Rp. 1.394.90&000
Jumlah 11891 Rp 1.890.600.000 334 Rp 1.262.000.000 Rp 3.826.660.000

Sumber: Bagian pendataan program beasiswa dan dana bantuan operasional JPS pendidikan Kota Bandar Lampung.
Tabe 3. Program Beasiswa dan DBO Kota Bandar Lampung tahun 2000/2001

No Jenjang
Sekolah Beasiswa DBO Juang Uang Total
Siswa Jumlah Uang Sekolah Jumlah Uang
1 SD/M1 3768 Rp 452.160.000 201 Rp 402.000.000 Rp 854.160.000
2 SLTP/ MTs 5240 Rpl.257.600.000 80 Rp 320.000.000 Rp 1.577.600.000
3 SLA/ MA 2883 Rp 864.900.000 57 Rp 570.000.000 Rp. 1.434.900.000
Jumlah 11891 Rp 2.574.600.000 338 Rp 1.292.000.000 Rp 3.866.660.000
Sumber: Bagian pendataan program beasiswa dan dana bantuan operasional JPS pendidikan Kota Bandar Lampung.
Tabel 4. Program Beasiswa dan DBO Kota Bandar Lampunq tahun 2001/2002

No Jenjang
Sekolah Beasiswa DBO Juang Uang Total
Siswa Jumlah Uang Sekolah Jumlah Uang
1 SD/MI 2878 Rp 321.360.000 201 Rp 402.000.000 Rp 723.360.000
2 SLTP/ MTs 3378 Rp 810.720.000 80 Rp 320.000.000 Rp 1.130.720.000
3 SLA/ MA 1938 Rp 581.400.000 57 Rp 570.000.000 Rp. 1.151.400.000
Jumlah 7994 Rp 1.713.480.000 338 Rp 1.292.000.000 Rp 3.005.480.000
Sumber: Bagian pendataan program beasiswa dan dana bantuan operasional JPS pendidikan Kota Bandar Lampung.
Data di atas menunjukan bahwa peningkatan jumlah Siswa penerima beasiswa pada tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2000/2001 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2001/ 20002.






Tabel 5 Daftar penerima beasiswa JPS pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2001/2002.

N
o Jenjang
Sekolah Penerima Beasiswa Keterangan
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002
1 SD/M1 2778 3768 3768 2678
2 SLTP/ MTs 3811 5240 5240 3378
3 SLA/ MA 2142 2883 2883 1938
Jumlah 8731 11891 11897 7994
Sumber: Bagian pendataan program beasiswa dan dana bantuan operasional JPS pendidikan Kota Bandar Lampung.

Peningkatan jumlah penerima beasiswa JPS pendidikan sejak dikucurkan (tahun 1998/1999) sampai dengan tahun 2000/20001, untuk jenjang SD/MI sebesar 990 siswa atau 26,27%, jenjang SLTP/ MTs sebesar 1429 siswa atau 27,27%, clan jenjang SLTA/ MA sebesar 741 siswa atau 25,70%.
Penurunan jumlah penerima beasiswa JPS pendidikan sejak dikucurkan (tahun 1998/1999) hingga pada tahun 2001/2002, untuk jenjang SD/MI sebesar 100 siswa atau 3,60%, jenjang SLTP/MTs sebesar 433 siswa atau 11,36% clan untuk jenjang SLA/MA 204 siswa atau 9,52%.
Data di atas menunjukkan peningkatkan jumlah sekolah yang menerima dana bantuan operasional sejak tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2001/2002, khususnya untuk jenjang SLTP/MTs dan SLTA/MA.
Tabel 6 Daftar penerima beasiswa JPS pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2001/2002.
N
o Jenjang
Sekolah Penerima Beasiswa Keterangan
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002
1 SD/MI 204 201 201 201
2 SLTP/ MTs 28 80 80 80
3 SLA/ MA 40 53 57 57
Jumiah 272 334 338 338
Sumber: Bagian pendataan program beasiswa dan dana bantuan operasional JPS pendidikan Kota Bandar Lampung.
Peningkatan jumlah sekolah penerima DBO JPS pendidikan sejak dikucurkan (tahun 1998/ 1999) sampai dengan tahun 2001/2002, untuk jenjang SLTP/MTs sebesar 52 sekolah atau 65% dan jenjang SLTA/MA sebesar 17 sekolah atau 29,82%, sedangkan untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan sebesar 3 sekolah atau 1,47%.

Pembahasan
Pengelolaan program JPS pendidikan di Kota Bandar Lampung, secara umum, telah memenuhi persayaratan administratif yang telah ditetapkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: (1) Jatah beasiswa perkecamatan dan menentukan jatah untuk setiap SD/MI. (2) Alokasi penerima beasiswa per sekolah bagi jenjang SLTP/MTs dan SLTA/ MA. (3) Organisasi pelaksanaa program JPS pendidikan yang melibatkan dari swasta dan/masyarakat. (4) Hasil pemantauan secara periodik untuk memastikan bahwa dana beasiswa dan bantuan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan pada September-November (Putaran 1) dan Januari–Maret (Putaran II).
Demikian pula secara teknis, pengelolaan program JPS pendidikan di Kota Bandar Lampung secara umum telah tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: (1) Penetapan siswa yang berhak memperoleh beasiswa pada masing-masing sekolah. Dalam hal ini seleksi oleh komite sekolah yang melibatkan masyarakat (orang tua siswa. (2) Beasiswa disalurkan tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. (3) Penggunaan dana operasional sekolah dilakukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya, peningkatan proses pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengelolaan program JPS pendidik-an di Kota Bandar Lampung dari Komite Kota sampai dengan Komite Sekolah melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, agar program tersebut tepat sasaran dan masyarakat dapat bersama-sama ikut mengawasi pelaksanaan program. (2) Jumlah penerima beasiwa dari program JPS pendidikan sejak dikucurkan tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2001/2002 mengalami peningkatan, yaitu jenjang SD/MI sebesar 26,27%, jenjang SLTP/MTs sebesar 27,27% clan jenjang SLTA/MA sebesar 25,70%. (3) Jumlah sekolah yang menerima dana bantuan operasional dari program JPS pendidikan sejak dikucurkan tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2001/2002 untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan sebesar 1,47%, sedangkan untuk SLTP/MTs sebesar 65% dan jenjang SLTA/MA sebesar 29,82%. (4) Beasiswa program JPS pendidikan secara umum telah tepat sasaran, yaitu diberikan kepada sasaran yang berhak pada waktu yang tepat dengan Jumlah yang telah ditetapkan. (5) Dana bantuan operasional sekolah program JPS pendidikan telah digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya, peningkatan proses pembelajaran.


Saran
Saran yang dapat diberikan atas dasar umum adalah sebagai berikut. (1) Setiap tahun masing-masing sekolah (jenjang SD/MI sampai SLTA/MA) membuat data siswa kategori prasejahtera I dan prasejahtera II dengan kategori prestasinya. Selanjutnya, data itu dikirim ke Dinas Pendidikan Kecamatan dan Kota Bandar Lampung. (2) Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung setiap tahun membuat rangking atau peringkat sekolah (jenjang SD/MI sampai SLTA/MA) yang diprioritaskan memperoleh bantuan baik dari bantuan program JPS pendidikan maupun bantuan dari program lain seperti kompensi pencabutan subsidi BBM dan listrik.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid. 1993. Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Institusional. Jakarta.

Bappenas, 1998. Petunjuk Pelaksanaan PDM-DKE. Jakarta.

Depdikbud, 1998. Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan DBO.

Jakarta. Endang Lestari, 1989. Keuangan Negara. Karunika.

Jakarta. Gibson dkk,1998. Organisasi dan Manajemen, Erlangga. Jakarta.

Gunawan Sumodiningrat, 1999. Pembangunan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Gramedia, Jakarta.
M.N Azmi Ahir, 1986. Pengurusan Keuangan Negara, Yulita. Bandung.

Pemda Tk I Lampung, 1999. Pembangunan Masyarakat Desa dalam Era Reformasi.

Sondang P. Siagian. 1996. Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.